Novel Baswedan Benarkan Hasto Pernah Cerita Jokowi Inisiator Revisi UU KPK

JAKARTA – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membenarkan pernah bertemu dan juga berbincang dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait alasan revisi Undang-Undang (UU) KPK pada 2019. Dalam kesempatan itu, Hasto mengungkap dalang revisi UU KPK.
“Benar, saya bertemu ia (Hasto) dalam acara peluncuran serta orasi ilmiah Profesor Sulistyowati Irianto dalam Universitas Indonesia,” kata Novel di keterangannya untuk awak media, Hari Sabtu (22/2/2025).
Novel menceritakan ketika bertemu dengan Hasto, beliau segera menanyakan mengapa melakukan pelemahan KPK dengan revisi UU kemudian penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK.
“Ketika bertemu tersebut, saya tanyakan terhadap yang digunakan bersangkutan mengapa melakukan pelemahan terhadap KPK dengan revisi UU serta dilanjutkan dengan penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK? Hingga KPK benar-benar lumpuh,” katanya.
Sepengetahuannya, kata Novel, Hasto adalah teman dekat mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang digunakan merusak lembaga antirasuah itu. “Saya juga komunikasikan pengetahuan saya bahwa Hasto adalah teman dekat Firli Bahuri yang digunakan merusak KPK,” katanya.
Menurut Novel, pada waktu itu Hasto menjawab secara singkat pertanyaan singkat yang mana mirip dengan pernyataannya yang dimaksud beredar lewat video berdurasi 5 menit pada unggahan akun YouTube koreksi_org dengan judul Nyanyian Hasto: Jokowi, Revisi UU KPK juga Dana Rp3 Juta USD.
“Dan waktu itu secara singkat yang mana bersangkutan menjawab kurang tambahan sebagaimana di rekaman tersebut. Tetapi lantaran situasi acara, maka semata-mata bisa jadi bicara singkat saja,” kata Novel.
Sementara itu, pada video yang tersebut beredar itu Hasto menceritakan bahwa ia bertemu Novel Baswedan, Rocky Gerung, lalu sebagian tokoh civil society lainnya di dalam Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 2024. Dia pun mengungkapkan bahwa yang dimaksud memelopori revisi UU KPK yang digunakan mengkerdilkan KPK di tempat di upaya pemberantasan korupsi bukanlah PDI Perjuangan.






