Airlangga Temui Anwar Ibrahim Merespons Kebijakan Trump

JAKARTA – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto memilih untuk segera komunikasi juga mendatangi Tanah Melayu yang digunakan pada waktu ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN 2025 pada merespons kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump . Airlangga bergerak cepat mendirikan komunikasi dengan negara-negara ASEAN yang mana sama-sama terkena tarif resiprokal sebagaimana diinformasikan Trump pada 2 April 2025.
Hari pertama kunjungan ke Kuala Lumpur pada Kamis (3/4/2025), Airlangga mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Tanah Melayu I, di dalam kediaman resmi DPM I mengkaji perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS. Pada hari kedua, hari terakhir pekan (4/4/2025), Airlangga diterima dengan segera oleh PM Negara Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di tempat kantornya dalam Putrajaya.
Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa rapat yang dimaksud untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerja identik perekonomian Negara Malaysia dengan Indonesia. “Prioritas juga diberikan untuk menguatkan kemudian memperbarui sinergi ekonomi, yang digunakan mencerminkan komitmen kerja serupa yang digunakan kuat antara Indonesia lalu Tanah Melayu ke tingkat yang digunakan lebih tinggi baik di dalam masa mendatang,” tuturnya.
“Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, teristimewa pada menguatkan lebih besar banyak lagi kegiatan dunia usaha kemudian perdagangan, yang digunakan melibatkan para Pengusaha Indonesia dan juga Negara Malaysia pada berbagai sektor terkait,” sambung PM Anwar Ibrahim.
Sementara itu, Airlangga menyatakan bahwa Tanah Melayu selaku Keketuaan ASEAN 2025 menjadi sangat penting untuk mengupayakan penguatan kerja serupa seluruh negara ASEAN di menghadapi berbagai tantangan global. “Termasuk respons berhadapan dengan kebijakan tarif resiprokal AS,” kata Airlangga.
Sejalan dengan Airlangga, PM Anwar juga mengungkapkan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Tanah Melayu membutuhkan kerja serupa dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Tanah Melayu sebagai tujuan investasi, pariwisata, kemudian perdagangan di dalam kawasan. Pada konferensi itu, PM Anwar Ibrahim didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan lalu Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.
Setelah rapat dengan PM Anwar, Airlangga dengan segera menindaklanjuti untuk konferensi khusus dengan MITI Tengku Zafrul. Pada konferensi tersebut, Tengku Zafrul menyatakan bahwa rapat dengan Airlangga juga mendiskusikan strategi untuk penguatan perekonomian regional ASEAN. “Dalam lingkungan global yang digunakan penuh ketidakpastian, Persatuan ASEAN tidak lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama”.
Pada kesempatan itu, Airlangga menegaskan bahwa tempat ASEAN pada Indo Pasifik sangat penting. “Bisa menjadi satu kekuatan yang dimaksud sangat besar, untuk menggerakkan penguatan dunia usaha regional pada Kawasan ASEAN serta di dalam tingkat global,” ungkapnya.
MITI Tengku Zafrul lalu Menko Airlangga setuju pada pada waktu sektor ekonomi global sedang bergejolak, maka pendapat ASEAN perlu lebih banyak lantang. Diketahui, Indonesia kemudian Malaya akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan kemudian Penanaman Modal (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik serta mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.
“Perlu dijalankan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, akibat dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif mendirikan komunikasi juga engagement dengan eksekutif AS,” kata Airlangga.
Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menyebabkan tantangan yang tersebut besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan masih menghormati kebijakan tersebut, Indonesia lalu Malaya percaya pada hubungan yang digunakan konstruktif juga saling menguntungkan.
Mereka berikrar untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap saja menjaga hubungan perdagangan yang dimaksud kuat dengan AS.






