Bapanas: Inisiatif SPHP fokus dalam wilayah dengan harga jual beras pada berhadapan dengan HET
DKI Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Proyek Stabilisasi Pasokan juga Harga Pangan (SPHP) akan lebih tinggi fokus pada wilayah yang dimaksud nilai beras mediumnya tambahan lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Sektor Ketersediaan lalu Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengutarakan pada tempat yang tersebut disebut "merah" atau memiliki nilai tinggi dibandingkan dengan area lainnya seperti Kepulauan Maluku dan juga Papua.
"Indikator keberhasilan kegiatan beras SPHP kali ini bukanlah jumlah yang disalurkan, tapi efektivitas pada penurunan biaya ke wilayah yang disalurkan," ujar Ketut di dalam Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang mana bisa jadi diwujudkan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila di dalam Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan nilai beras di dalam tempat yang dianggap selalu tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan jumlah agregat yang digunakan serupa rata pada tiap daerah, tidak ada lagi bisa jadi diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini semata (volume beras yang sama), tapi bukan ada penurunan harga. Ini adalah menjadi koreksi kami, evaluasi kami di dalam tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi terhadap penjual yang digunakan mengedarkan beras Stabilisasi Pasokan juga Harga Pangan (SPHP) pada menghadapi nilai tukar eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya menjadi wajib. Wajib dan juga apabila dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, biaya beras yang digunakan diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan nilai tukar beras. Oleh karenanya, ia menekankan tidaklah boleh ada permainan biaya di dalam tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
