RIYADH – Otoritas Pengawasan dan juga Antikorupsi Arab Saudi (Nazaha) sudah pernah meluncurkan tindakan keras terhadap korupsi secara besar-besaran di tempat berbagai kementerian lalu lembaga lainnya. Sebanyak 131 orang ditangkap lalu 370 lainnya diselidiki.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat, otoritas yang disebutkan mengungkapkan telah dilakukan melakukan 3.466 “kunjungan pengawasan” di area berbagai entitas pemerintah pada bulan Februari, mengungkap tindakan hukum penyuapan, penyalahgunaan wewenang, lalu pelanggaran lainnya.
Mengutip Gulf News, Hari Minggu (2/3/2025), beberapa dari merekan yang mana ditangkap kemudian dibebaskan dengan jaminan.
Penyelidikan melibatkan pegawai dari berbagai kementerian dan juga badan pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Garda Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Daerah Perkotaan kemudian Perumahan, juga Otoritas Zakat, Pajak, juga Bea Cukai serta Otoritas Pelabuhan Saudi.
Nazaha berjanji untuk terus maju dengan aksi antikorupsinya, dengan menekankan bahwa akuntabilitas tetap memperlihatkan menjadi landasan integritas pemerintah.
Otoritas yang disebutkan mendesak publik untuk melaporkan dugaan korupsi melalui wadah resminya.
Gebrakan Pangeran Mohammed bin Salman
Pemberantasan korupsi secara besar-besaran merupakan gebrakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi.
Tindakan paling terkenal adalah operasi antikorupsi pada 2017, di tempat mana otoritas berwenang menangkap beratus-ratus pejabat pemerintahan, entrepreneur serta para pangeran.
Dari hasil operasi kala itu, pemerintah Arab Saudi mendapatkan lebih besar dari USD100 miliar dari mereka yang ditangkap.
Mereka yang dimaksud ditangkap membayar denda, yang mana nilainya berbeda-beda tiap orang, atau membuktikan diri tiada bersalah untuk dapat dibebaskan.
Pangeran Mohammed bin Salman pada waktu itu mengungkapkan penangkapan juga penjara yang disebutkan merupakan sesuatu yang mana harus dilakukan.
“Nilai [denda] mencapai lebih tinggi dari USD100 miliar, tapi tujuan utamanya bukanlah uang. Tujuannya adalah menghukum pelaku korupsi serta mengirimkan sinyal yang mana jelas bahwa siapapun yang dimaksud melakukan korupsi akan menghadapi hukum,” ucapannya pada 20 Maret 2018.
