Seperti parkir dimahalin, beli minum dimahalin, lalu skema-skema pungli lain yang mana sangat mengganggu citra pariwisata Jabar
Bandung – Dinas Wisata juga Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat menyebutkan dunia kepariwisataan pada Jawa Barat berada dalam mengalami krisis, akibat beberapa isu yang terjadi serta menjadi pekerjaan rumah (PR) dengan untuk diselesaikan.
Sekretaris Disparbud Provinsi Jawa Barat Ani Widiani menyatakan isu besar pertama yang tersebut dihadapi kepariwisataan Jawa Barat adalah sampah yang menjadi gangguan kemudian tampak tiada bisa jadi dikelola oleh tempat wisata sendiri.
"Karena apa? Mungkin dikarenakan memang benar dari pemda belum secara penting meninjau untuk mengatur secara kota atau secara kabupaten gitu," kata Ani terhadap para Anggota Komisi VII DPR pada rapat serap aspirasi untuk inovasi UU Kepariwisataan, pada Bandung, Rabu.
Hal ini sangat krusial, kata Ani, oleh sebab itu persoalan sampah ini menjadi satu faktor utama yang dimaksud menyebabkan batalnya wisatawan untuk datang ke Jawa Barat.
"Tampaknya ini perlu dikelola oleh tingkat kota serta kabupaten yang mana memang sebenarnya belum pernah secara penting menangani ini," ucapnya.
Isu penting kedua yang digunakan dapat berdampak buruk bagi citra pariwisata di dalam Jabar, kata Ani, adalah persoalan pungutan liar (pungli) yang mana hingga sekarang ini belum serius ditangani oleh semua pihak.
"Seperti parkir dimahalin, beli minum dimahalin, lalu skema-skema pungli lain yang digunakan sangat mengganggu citra pariwisata Jabar yang nampaknya juga belum penting ditangani, akibat kan sesungguhnya yang tersebut bekerja tidak ada semata-mata sektor pariwisata tapi juga komponen lain dari pihak lainnya," ucap dia.
Hal ini, menurut Ani, perlu perhatian kritis akibat sanggup mengancam kelangsungan dari realisasi penanaman modal dunia usaha kreatif pada Jawa Barat di tempat mana untuk pembangunan ekonomi tahun 2023 dari Penanaman Modal Luar Negeri (PMA) sebesar Rp15 triliun, juga untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp7,4 triliun, lalu pada 2024 meningkat PMA nya sebanyak Rp35 triliun kemudian PMDN Rp8 triliun.
Di lokasi yang dimaksud sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa persoalan sampah memang sebenarnya menjadi salah satu indeks yang mana krusial bagi indeks kepariwisataan.
"Ini disampaikan di World Economic Diskusi ini salah satu penilaian utama untuk indeks kepariwisataan adalah kebersihan. Jadi ini krusial," kata Lamhot.
Terkait dengan isu pungli, Lamhot mengungkapkan bahwa terkait hal yang dimaksud harus ada standardisasi bagi setiap pihak yang digunakan terlibat di pengelolaan objek wisata.
"Ini harus terstandardisasi, termasuk orang pada tiketingnya, keamanannya itu yang dimaksud terverifikasi resmi. Kalau tiada terverifikasi ya merekan bukan dapat melakukan aktivitas kepariwisataan," ujarnya.
Namun demikian, ia menyatakan terkait dengan pungli yang mana terjadi di tempat beberapa jalur wisata pada Jabar yang tersebut sempat menjadi berita viral, Lamhot mengungkapkan untuk diatur pada pasal pada UU Kepariwisataan, pihaknya akan mengamati tingkat permasalahan yang dimaksud ada.
"Kita lihat, formulanya kalau memang benar itu menjadi permasalahan besar, ya mau tak mau kita masukan. Tapi kalau kemudian itu masalahnya adalah kasuistik ya bukan perlu kita masukkan cukup nanti hambatan lokal (pemda) yang digunakan bisa saja mengatasi," tuturnya.
