Serang – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nana Supiana mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk bergabung terlibat bergerak pada proses penyelenggaraan rumah rakyat agar kegiatan menjadi lebih banyak cepat juga tepat sasaran.
Hal itu diungkap Nana Supiana pada Diskusi Peralatan Daerah Dinas Perumahan Rakyat kemudian Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten Tahun 2026 dalam Auditorium Dinas PRKP Provinsi Banten, KP3B Curug, Pusat Kota Serang, Rabu.
Dalam keterangannya Nana mengungkapkan forum OPD sangat strategis di menyinergikan kemudian mengharmonisasikan semua pemangku kepentingan termasuk untuk seluruh pemerintah wilayah dalam Provinsi Banten, termasuk dari kementerian sebagai bagian dari sinergisitas untuk merumuskan kegiatan kerja tahun 2026.
“Apalagi permukiman serta perumahan itu merupakan bagian dari layanan dasar yang mana harus dipenuhi pemerintah untuk rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014,” kata dia.
Untuk merealisasikan itu, Dinas PRKP mempunyai inisiatif kegiatan yang digunakan meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. “Ini merupakan terobosan yang baik, dikarenakan apabila cuma mengandalkan kekuatan anggaran APBN juga APBD itu mempunyai keterbatasan,” ujar dia.
Menurut Nana, salah satu poin penting pada penyelenggaraan adalah menghadirkan partisipasi rakyat seperti dunia usaha dan juga para pemangku kepentingan. Semua harus terlibat berpartisipasi lalu berkolaborasi di percepatan ketersediaan pemukiman yang mana sehat, aman lalu teratur.
“Karena ini merupakan salah satu indikasi tolok ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Dinas PRKP harus mempunyai inisiatif yang dimaksud out of the box. Tidak hanya saja yang mana linier belaka dengan masih memperhatikan norma-norma aturan yang tersebut ada,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Nana, ada lebih besar dari 36.000 dunia usaha atau sektor yang digunakan ada di dalam Provinsi Banten. Bisa diajak untuk berkolaborasi untuk percepatan mewujudkan permukiman yang dimaksud layak. “Sehingga layanan dasar yang menjadi kepentingan nasional, termasuk target 3 jt rumah bisa saja tercapai. Banten bisa jadi memberikan sumbangan terhadap itu,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas PRKP Provinsi Banten M Rachmat Rogianto menyatakan Provinsi Banten merupakan sumber sebagian lapangan usaha yang dimaksud mengupayakan ketersediaan perumahan serta permukiman yang digunakan layak. Mulai dari sektor semen sampai produk-produk lainnya.
Maka dari itu, pada forum OPD ini seluruh dunia perniagaan yang tersebut terlibat pada sektor perumahan juga permukiman itu bergabung hadir serta diajak untuk berkolaborasi pada penanganan persoalan tersebut.
“Untuk target 3 jt perumahan itu, akan kita sinkronkan dengan rencana pemerintahan Pusat yang tersebut pada waktu ini juga hadir. Kita ingin lihat dulu seperti apa formulasinya. Yang jelas, Pemprov Banten sudah ada mempunyai agregasi sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersebut ada,” kata dia.
