Ibukota – Diluncurkannya Badan Pengelola Penanaman Modal Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyebabkan demam sesaat di dalam kalangan masyarakat, layaknya “Danantara effect”.
Gelombang polemik yang mana beragam bermunculan. Sejumlah pengamat menanggapi positif, namun warganet sebaliknya, sebagian besar pesimistis. Alih-alih transformasi, banyak yang mana menyebutnya sebagai ilusi investasi.
Danantara merupakan megaholding BUMN serta proyek ambisius yang lahir di area berada dalam ekspektasi besar umum terhadap metamorfosis sektor ekonomi Indonesia.
Ia digadang-gadang sebagai model baru pada pengelolaan aset negara, mirip dengan Temasek dalam Singapura atau Khazanah Nasional dalam Malaysia.
Seperti halnya proyek besar lainnya, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada bagaimana ia dikelola.
Struktur yang mana dirancang begitu kompleks, dengan komite pengawas yang tersebut diisi oleh para pejabat tinggi negara, Badan pelaksana yang digunakan dipimpin oleh profesional pada bidang investasi, dan juga badan penasihat yang mana akan melibatkan figur-figur global.
Ini semua tampak menjanjikan, tetapi di dalam balik kemegahan struktur tersebut, muncul pertanyaan mendasar tentang apakah Danantara benar-benar bisa saja menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang lincah dan juga efisien, atau justru menjadi raksasa birokrasi yang digunakan berjalan terseok-seok?
Dewan pengawas yang tersebut diketuai oleh Erick Thohir (menteri BUMN), dengan anggota dari berbagai institusi penting, seperti KPK, BPK, BPKP, dan juga PPATK, mengirimkan instruksi bahwa transparansi lalu akuntabilitas menjadi prioritas.
Sejarah menunjukkan bahwa semakin berbagai aktor di satu mekanisme pengawasan, semakin besar kemungkinan tarik-menarik kepentingan yang dimaksud berujung pada lambannya pengambilan keputusan.
Pengalaman dengan berbagai lembaga pengawas pada Indonesia mengajarkan bahwa niat baik tiada setiap saat berujung pada eksekusi yang tersebut efisien.
Di berhadapan dengan kertas, sistem ini menjanjikan ketelitian dan juga pengawasan ketat, tetapi di praktiknya, dapat sekadar justru menjadi penghambat ketimbang pendorong.
Badan pelaksana yang tersebut dipimpin oleh Rosan Roeslani, didampingi oleh Dony Oskaria juga Pandu Sjahrir, menghadirkan kombinasi pengalaman di tempat dunia penanaman modal serta keuangan.
Ini adalah kelompok yang tersebut diharapkan mampu mengakibatkan Danantara bergerak cepat di dalam sedang dinamika lingkungan ekonomi global. Namun, tantangan yang tersebut mereka hadapi tidak hanya sekali tentang strategi bisnis, melainkan juga bagaimana mereka bisa jadi beroperasi secara fleksibel pada struktur yang tersebut dipenuhi lapisan birokrasi.
Keberadaan berbagai komite, seperti komite risiko juga komite penanaman modal mampu menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa saja menegaskan bahwa setiap langkah penanaman modal diambil dengan pertimbangan matang.
Di sisi lain, apabila terlalu sejumlah prosedur yang dimaksud harus dilalui, kebijakan strategis sanggup kehilangan kesempatan kemudian menghilangkan daya saing.
Tokoh global
Di tingkat yang dimaksud lebih lanjut tinggi, komite penasihat yang melibatkan tokoh-tokoh global menandakan ambisi besar Danantara untuk memiliki perspektif internasional di pengelolaan investasi.
Ini adalah langkah yang tersebut menarik, tetapi juga berisiko. Jika penasihat yang tersebut diundang cuma berperan sebagai simbol atau sekadar window dressing, keberadaan meraka tidaklah akan memberikan dampak nyata bagi kebijakan Danantara.
Tantangan lainnya adalah meyakinkan bahwa kepentingan nasional masih menjadi prioritas, tanpa terlalu berbagai dikendalikan oleh pengaruh luar. Apalagi, keterlibatan asing di pengelolaan aset negara setiap saat menjadi isu sensitif di tempat Indonesia.
Salah satu aspek yang digunakan mendapat sorotan tajam adalah penunjukan Tony Blair sebagai anggota badan pengawas.
Kritikus mempertanyakan prospek konflik kepentingan, mengingat latar belakang kemudian jaringan usaha global yang dimaksud dimilikinya.
Memang, di dunia investasi, kepercayaan adalah mata uang utama. Jika ada sedikit cuma kesan bahwa kebijakan di area Danantara mampu dipengaruhi oleh kepentingan luar, maka kredibilitasnya sanggup runtuh.
Solusi terbaik pada menghadapi skeptisisme ini adalah transparansi total. Danantara harus membuka diri, menjelaskan kriteria pemilihan Blair, dan juga menetapkan mekanisme pengawasan yang dimaksud ketat.
Setiap kebijakan pembangunan ekonomi harus dipublikasikan dengan jelas, serta setiap kemungkinan konflik kepentingan harus diungkapkan terhadap rakyat tanpa ditutup-tutupi.
Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat penunjukan tokoh besar dunia pada struktur kepengurusan Danantara dapat berperan mendongkrak citra serta membantu merancang jaringan.
Tokoh global mempunyai beberapa kelebihan, di dalam antaranya adalah ketegasan menjalankan standard operating procedure (SOP) lalu prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), juga tak rentan terhadap politisasi.
"Pelibatan expat untuk sikap majelis pengawas, internal audit, direksi Danantara/BUMN, komite, komisaris BUMN, lalu lainnya, boleh- boleh saja, selama dia betul-betul menyebabkan ekspertise yang dimaksud kita perlukan,” ujar Wijayanto.
Kontroversi lainnya adalah rangkap jabatan beberapa menteri kemudian delegasi menteri di area Danantara.
Rosan Perkasa Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM). Sementara Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara adalah Ketua Penguraian Keuangan Digital Kamar Dagang dan juga Industri (KADIN) Indonesia.
Ini memunculkan pertanyaan tentang independensi juga fokus kerja. Bagaimana kemungkinan besar seseorang menteri yang tersebut sudah ada disibukkan dengan tugas kementeriannya masih bisa jadi memberikan perhatian penuh pada penanaman modal Danantara?
Ini adalah permasalahan klasik di tata kelola di dalam Indonesia, di dalam mana pejabat rakyat banyak kali memegang terlalu berbagai peran sekaligus. Solusi yang dimaksud lebih banyak ideal adalah profesionalisasi penuh.
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai dibutuhkan sosok pengurus yang mana penuh totalitas di menjalankan operasional Danantara.
Para pemimpin Danantara sebaiknya memilih salah satu jabatan di area berada dalam rangkap jabatan yang sedang dijalani, sebagai upaya menghindari konflik kepentingan kemudian menghindari kepentingan politik.
Jika Danantara memang benar ingin menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang tersebut efektif, maka ia harus dikelola oleh para profesional yang berdedikasi penuh, tidak oleh pejabat yang tersebut belaka membagi waktu di dalam antara banyak tugas.
Belajar dari Temasek Singapura, yang mana dikelola oleh talenta terbaik dari sektor investasi, Danantara harus berani merekrut orang-orang yang dimaksud memang sebenarnya benar-benar miliki keahlian serta pengalaman di area bidang ini.
Efek ganda
Di luar isu struktural juga kepemimpinan, ada tantangan besar lain yang tersebut harus dihadapi, yaitu bagaimana Danantara menjamin bahwa investasinya benar-benar memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.
Fokus pada sektor pembangunan ekonomi yang tersebut memiliki efek ganda yang dimaksud tinggi harus menjadi prioritas. Infrastruktur, energi hijau, manufaktur berteknologi tinggi, dan juga digitalisasi kegiatan ekonomi adalah beberapa sektor yang digunakan harus menjadi pilar utama.
Jika bukan mempunyai strategi penanaman modal yang dimaksud jelas, Danantara sanggup kehilangan arah dan juga terjebak pada proyek-proyek yang tersebut kurang produktif atau bahkan merugikan negara.
Transparansi juga harus menjadi pilar utama di operasional Danantara. Mengingat besarnya dana yang digunakan akan dikelola, masyarakat berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang tersebut memadai terkait kebijakan investasi, pemakaian dana, dan juga hasil yang dimaksud telah dilakukan dicapai.
Jika Danantara beroperasi seperti sebuah entitas eksklusif yang mana menyembunyikan diri dari kritik lalu masukan publik, maka cepat atau lambat kepercayaan terhadapnya akan runtuh.
Dalam hal ini, Oversight & Accountability Committee yang tersebut dibentuk harus benar-benar mempunyai keberanian untuk menegakkan aturan.
Jika hanya sekali menjadi wadah seremonial, tanpa keberanian bertindak, maka ia tiada akan lebih banyak dari sekadar hiasan yang digunakan bukan memiliki dampak nyata terhadap tata kelola.
Keberhasilan Danantara juga sangat bergantung pada seberapa fleksibel ia di mengambil keputusan.
Dunia pembangunan ekonomi bergerak dengan kecepatan tinggi, juga jikalau Danantara terlalu lamban pada merespons dinamika bursa akibat birokrasi internal, ia akan kehilangan daya saing.
Oleh sebab itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas juga akuntabilitas.
Koordinasi antara komite pengawas serta badan pelaksana harus berjalan secara efisien tanpa mengorbankan transparansi.
Selain itu, sistem evaluasi kinerja harus berbasis indikator yang digunakan jelas, sehingga setiap kebijakan yang mana diambil dapat diukur efektivitasnya secara objektif.
Danantara, faktanya hadir pada berada dalam harapan besar sebagai instrumen strategis untuk menguatkan pembangunan ekonomi nasional serta menarik modal asing yang digunakan berkualitas.
Namun, tantangan yang dimaksud dihadapi tidaklah kecil. Bukan belaka tentang bagaimana ia akan beroperasi, tetapi juga bagaimana ia mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pada pengambilan kebijakan lalu akuntabilitas yang dimaksud tinggi.
Jika ia mampu menavigasi tantangan ini dengan baik, Danantara mampu menjadi kekuatan baru, sekaligus mengubah peta perekonomian Indonesia.
Jika tidak, ia hanya sekali akan menjadi tambahan struktur birokrasi yang memperlambat gerak penanaman modal kemudian berakhir sebagai harapan yang tidak ada terwujud.
Maka, satu harapan yang pasti, Danantara jangan sampai hanya sekali mendatangkan efek demam sesaat, melainkan perubahan sektor ekonomi yang digunakan baik dan juga berkelanjutan.
