Ibukota – Kementerian Peluang Usaha Pariwisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang sekarang ini terpantau bergeser dari kuantitas berubah menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang dimaksud lebih banyak tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih lanjut tinggi. Ketika saya melihat, sewaktu spending, itu berarti penduduk harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang mana ia beli,” kata Deputi Lingkup Industri lalu Penanaman Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, pada Bogor, Selasa.
Rizki mengumumkan sektor pariwisata wajib mengikuti tren untuk mencari kesempatan atau pangsa baru yang tersebut dapat menimbulkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih tinggi untuk tinggal juga menikmati pengalaman berwisata di Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Peluang Usaha Pariwisata menyadari bahwa terdapat banyak pangsa yang digunakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang mana dapat dikembangkan ke dalamnya seperti pengembangan marina juga boating hingga bidang kapal yacht yang sedang mengalami perkembangan dalam kawasan Asia.
“Ini yang dimaksud kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih berbagai regulasi yang dimaksud tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Wisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang digunakan fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Tanah Air atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang mana sanggup kita dapatkan market baru, pada luar market-market yang ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, lalu beliau bisa saja spending lebih banyak banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang berhubungan dengan pariwisata di bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya potensi bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih lanjut banyak tamu melalui konsep hotel itikaf di dalam ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman di Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menyingkap puasa sampai malam, menginap kita ke sana. Ada yang nginap di dalam hotel, ada yang di ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, salah satunya menentukan sasaran dan juga paket wisata, model komoditas atau sarana apa semata yang mana harus disusun juga disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah memiliki target efisiensi sebesar Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai tindakan lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mana ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang tersebut seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran di K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
