SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan juga daya saing dunia usaha nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di tempat Singapura. Danantara akan mengatur aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum kemudian Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, kemungkinan risiko yang mana bisa saja muncul, khususnya apabila mengawasi pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis sektor ekonomi 1998.
Meskipun pembentukan Danantara menghadirkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam tindakan hukum BLBI, kita meninjau bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan kemudian intervensi kebijakan pemerintah yang dimaksud kuat. Jika Danantara tidaklah dikelola dengan transparansi dan juga akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario sejenis terjadi,” ujar Hardjuno dalam Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang dimaksud terdampak krisis. Sayangnya, dana yang dimaksud berbagai yang tiada kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir dan juga konglomerat yang tersebut miliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario sama dapat terjadi pada Danantara jikalau tak ada mekanisme yang mana jelas pada pengelolaan dan juga pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings di dalam Singapura dan juga Khazanah di tempat Malaya menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang transparan juga independen dapat menggerakkan ekonomi nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Negara Malaysia dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan di tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jikalau ada intervensi urusan politik juga kurangnya pengawasan, holding penanaman modal negara justru bisa saja menjadi beban dunia usaha yang mana berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang digunakan diterapkan untuk membiayai inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, jikalau efisiensi ini dijalankan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan penduduk di tempat luar penerima khasiat MBG bisa saja terancam.
“Perlu kajian lebih banyak di terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Jangan sampai demi satu acara unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
