JAKARTA – Kementerian Tenaga Kerja ( Kemnaker ) menyiapkan langkah-langkah guna mengantisipasi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di area PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ). Kemnaker terus berbicara secara intensif dengan manajemen perusahaan, kurator, serikat pekerja/serikat buruh, lalu dinas ketenagakerjaan provinsi juga kabupaten/kota untuk menegaskan hak-hak pekerja masih terpenuhi, dan juga memitigasi kemungkinan terjadinya PHK.
“Jika PHK terjadi maka Kemnaker akan menegaskan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, serta hak menghadapi faedah jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Keamanan Hari Tua (JHT) lalu Garansi Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, pada keterangan resmi, Hari Jumat (28/2/2025).
Selain itu, Kemnaker juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan juga Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah juga Kabupaten/Kota di dalam wilayah Solo dan juga sekitarnya guna memetakan kesempatan lowongan pekerjaan (loker) di tempat perusahaan-perusahaan dalam wilayah Solo lalu sekitarnya. Berdasarkan data terakhir, Kemnaker mendapatkan informasi bahwa ada kesempatan 10.666 loker pada wilayah Solo lalu sekitarnya dari bidang garmen, plastik, sepatu, retail, makanan lalu minuman, batik, juga bidang jasa. “Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja termasuk karyawan yang ter-PHK,” kata Yassierli.
Mneurut Yassierli, pendataan lowongan pekerjaan di tempat seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu acara kerja Kemnaker. Kemnaker juga melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang tersebut dilaksanakan oleh Balai Latihan Vokasi Kemnaker yang tersebar di dalam seluruh Indonesia.
“Selain itu salah satu inisiatif Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini pada melindungi pekerja/buruh yang ter-PHK adalah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025 yang tersebut isinya peningkatan kegunaan JKP menjadi 60% dari upah terakhir selama 6 bulan,” katanya.
Dia menegaskan, negara terus-menerus hadir ditengah-tengah rakyat di memberikan jaminan sosial para pekerja, akses pelatihan kerja, akses lowongan kerja dan juga menciptakan hubungan industrial yang mana kondusif untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang dimaksud semakin maju.
