DKI Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Negara Indonesia (KemenP2MI) resmi bekerja sebanding dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk merancang sistem tata kelola pekerja migran Nusantara yang lebih banyak baik.
“Kami ingin mendirikan sistem yang dimaksud lebih lanjut baik di konteks sistem tata kelola pekerja migran Indonesi ke kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding pada waktu melakukan penandatanganan MoU ke kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, di siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting di proteksi dan juga pemberdayaan pekerja migran Indonesi dengan memberikan pendampingan sejak di pelatihan di konteks psikologis serta pemahaman keagamaan.
Selain itu, sejumlah anak-anak pekerja migran yang miliki akses terbatas menghadapi pendidikan, juga Menteri Karding menggerakkan PP Muhammadiyah untuk membantu pada hal tersebut.
Karding juga mengajukan permohonan PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Tanah Air pada hal wirausaha.
“Bahwa dia kembali ini jarak jauh tambahan baik daripada sebelum ia bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan pihaknya setiap saat ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa juga negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan komunitas khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang dimaksud dipandang wajib bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, dijalankan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Komunitas PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
