THR Ojol Bersyarat 9 Jam Kerja, Partai Perindo: Aplikator Harus Lebih Adil lalu Cermati Beban Kerja

JAKARTA – Partai Perindo menyoroti kebijakan perangkat lunak transportasi daring yang mana menetapkan ketentuan minimal 9 jam kerja per hari bagi mitra pengemudi untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Kebijakan ini dinilai kurang berpihak terhadap para pekerja, khususnya pengemudi ojek online (ojol).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pemenangan pemilihan gubernur DPP Partai Perindo, Gian Felanroe Sitorus. Meskipun tetap memperlihatkan mengapresiasi langkah pemerintah yang tersebut meyakinkan sektor kerja informal juga mendapatkan THR, namun ia menilai kebijakan aplikator perlu lebih besar adil juga mempertimbangkan kondisi pekerja.

“Kita mengapresiasi kebijakan yang tersebut diambil oleh pemerintah untuk sektor-sektor kerja, seperti ojek online atau transportasi daring, juga bisa saja menerima THR. Tentu ini sangat baik sebagai dukungan untuk masyarakat. Tetapi, kita tetap saja memberikan catatan untuk para aplikator yang mana menetapkan kebijakannya sebagai ketentuan para pekerja teristimewa ojol untuk dapat menerima THR,” ujar ia melalui keterangannya di tempat Jakarta, Awal Minggu (17/3/2025).

Diuraikan oleh Gian Sitorus, pada aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), serta Peraturan pemerintahan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja serta Waktu Istirahat, lalu Pemutusan Hubungan Kerja, telah terjadi di dalam atur mengenai hak lalu kewajiban pekerja.

“Salah satunya jelas tertoreh bahwa jam kerja maksimal per hari 8 jam kerja jikalau dilaksanakan 5 hari di seminggu/akumulasi 40 jam. Jika 6 hari kerja maka berlaku 7 jam kerja/akumulasi 40 jam,” katanya.

Ia menegaskan, meskipun sektor transportasi termasuk pada pengecualian aturan jam kerja, seharusnya aplikator dapat dengan bijak kemudian cermat mengamati beban dan juga mengutamakan keselamatan kerja, baik pemberi jasa kemudian pengguna jasa.

Jika meninjau aturan pemberian THR yang tersebut ditetapkan oleh aplikator bahwa minimal 9 jam kerja sebagai salah satu aturan untuk mendapatkan THR, Gian Sitorus menilai kurang tepat dikarenakan justru seharusnya jam kerjanya dikurangi, tidak ditambah.

Kebijakan ini juga dipandangnya mengabaikan aspek keadilan. Banyak pengemudi ojol yang tidak ada lagi berusia produktif, sehingga aturan yang dimaksud bisa saja menjadi beban bagi mereka.

“Aplikator harus meninjau dari berbagai sisi. Jangan sampai persyaratan THR justru memperberat pekerja, khususnya mereka yang dimaksud telah berusia lanjut,” tegas Gian Felanroe Sitorus.

Partai Perindo, yang juga dikenal sebagai Partai Kita ini, berharap aplikator dapat menerapkan kebijakan yang lebih banyak adil lalu berpihak pada pekerja. Dengan demikian, kesejahteraan pengemudi tetap memperlihatkan terjaga tanpa harus mengorbankan keselamatan mereka di tempat jalan.