Minta Maaf ke Rakyat Indonesia, Dirut Pertamina: Hal ini Adalah Tanggung Jawab Saya

JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya tetap memperlihatkan bertanggung jawab menghadapi situasi yang tersebut terjadi di area perusahaan, meskipun tindakan hukum yang mencuat pada waktu ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif dan juga perbaikan internal agar kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina dapat dipulihkan.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.

Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab tetap memperlihatkan ada di dalam pundaknya. Oleh oleh sebab itu itu, beliau bersatu jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan lalu meyakinkan kejadian sama bukan terulang ‘kembali’.

“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang mana diberi amanah pada waktu ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).

“Saya hadir untuk memohonkan maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia berhadapan dengan kejadian yang mana telah lama menyebabkan kegaduhan di area masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan juga kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.

Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan persoalan hukum oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk tak secara langsung tampil ke rakyat guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang disebutkan diambil agar tiada memperkeruh suasana dan juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi dan juga evaluasi internal.

“Kami sangat menggalang proses penegakan hukum yang digunakan diadakan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang ditemukan dan juga memberikan ruang untuk aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina telah lama membentuk crisis center yang bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, dan juga memantau prospek risiko bidang usaha kemudian operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan juga efektivitas di menangani berbagai tantangan pada masa depan.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting pada meyakinkan keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang digunakan sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang digunakan menopang perekonomian nasional.