London – Dua anggota Parlemen Eropa (MEP), termasuk Lynn Boylan yang digunakan mengatur delegasi Uni Eropa untuk Palestina pada Parlemen Eropa, dan juga dua staf parlemen Eropa, ditolak masuk ke Israel.
Boylan, anggota parlemen dari partai kiri Sinn Fein pada Irlandia, kemudian rekannya, Rima Hassan dari partai kiri Prancis La France Insoumise (France Unbowed), dilarang masuk setibanya dalam Bandara Ben Gurion, Tel Aviv.
Menanggapi penolakan tersebut, Boylan mengungkapkan kegusarannya.
“Sikap negeri Israel yang mana sangat meremehkan ini adalah akibat dari kegagalan komunitas internasional di memohonkan pertanggungjawaban mereka,” kata Boylan pada pernyataan resminya.
Dia menegaskan bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk bertemu dengan Otoritas Palestina, organisasi publik sipil, dan juga rakyat Palestina yang telah terjadi lama menderita akibat pendudukan kemudian aksi militer Israel.
Boylan mengecam tindakan negeri Israel sebagai tindakan "genosida" dan juga menyerukan Uni Eropa untuk mengambil langkah nyata, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap tanah Israel berhadapan dengan perlakuannya terhadap rakyat Palestina.
Hassan juga mengeluarkan kecaman keras.
“Israel dengan jelas ingin menghindari perwakilan yang dimaksud terpilih secara demokratis untuk menyaksikan secara langsung sejauh mana pelanggaran hak asasi manusia yang mana mereka lakukan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa larangan masuk yang disebutkan merupakan bukti nyata bagaimana negara Israel terus bertindak tanpa konsekuensi di tempat panggung internasional.
Hassan berjanji akan terus menyerukan sanksi terhadap negara Israel selama rakyat Palestina masih mengalami pelanggaran hak asasi manusia.
Blok kiri di area Parlemen Eropa menyatakan dukungan penuh terhadap anggotanya lalu menuntut agar perwakilan terpilih yang disebutkan dapat menjalankan tugas mereka tanpa hambatan, baik di area Eropa maupun dalam luar negeri.
Insiden itu terjadi pada berada dalam perdebatan yang sedang berlangsung dalam Brussel mengenai hubungan Uni Eropa dengan Israel, khususnya pada kerangka Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel.
Meskipun kekerasan dalam Wilayah Gaza dan juga Tepi Barat terus berlanjut — yang dimaksud oleh kelompok kiri Eropa dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional juga tindakan "genosida" — Uni Eropa tetap saja melanjutkan hubungan normal dengan Israel.
"Blok Kiri berdiri bersatu perwakilan terpilihnya serta sama-sama rakyat Palestina, juga akan terus menekan agar Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel segera ditangguhkan," demikian pernyataan mereka.
Sumber: Anadolu
