MANILA – Satu pesawat yang mana menyebabkan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte sudah pernah meninggalkan Manila, beberapa jam pasca Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah yang dimaksud menuduhnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berhadapan dengan “perang melawan narkoba” yang dimaksud mematikan.
Pria berusia 79 tahun itu ditahan polisi tak lama setelahnya kedatangannya di area bandara internasional ibu kota dari Hong Kong pada Selasa pagi (11/3/2025).
Presiden ketika ini Ferdinand Marcos Jr mengonfirmasi Duterte telah dilakukan meninggalkan wilayah udara Filipina, di perjalanan menuju Den Haag di dalam Belanda, tempat ICC berkantor pusat.
Sebelumnya, putrinya Sara, yang digunakan menyatakan akan menemaninya ke Den Haag, menyatakan ayahnya “dipaksa” dikirim ke sana.
Duterte tak menyampaikan permintaan maaf berhadapan dengan tindakan keras antinarkoba yang mana brutal, yang mana menyebabkan ribuan orang terbunuh ketika ia menjadi presiden negara Asia Tenggara yang dimaksud dari tahun 2016 hingga 2022, kemudian wali kota Davao sebelumnya.
Setelah ditangkap pada hari Selasa, ia mempertanyakan dasar surat perintah tersebut, dengan bertanya, “Kejahatan apa (yang) telah lama saya lakukan?” di video yang diunggah daring oleh putrinya Veronica Duterte.
“Jika saya melakukan dosa, tuntut saya pada pengadilan Filipina, dengan hakim Filipina, juga saya akan membiarkan diri saya dipenjara pada negara saya sendiri,” tegas ia di video berikutnya.
Menanggapi penangkapannya, satu petisi diresmikan melawan namanya di dalam Mahkamah Agung, mendesak dia tidaklah memenuhi permintaan tersebut.
Dalam petisi tersebut, Duterte mendesak pengadilan untuk menahan diri dari “menegakkan atau membantu menegakkan surat perintah yang tersebut dikeluarkan ICC… serta untuk menangguhkan semua bentuk kerja sejenis dengan ICC selama tindakan hukum yang disebutkan masih berlangsung.”
Menurut pernyataan dari juru bicara pengadilan, mantan presiden yang disebutkan juga menyerukan pemberitahuan bahwa evakuasi diri Filipina dari ICC pada tahun 2019 “secara efektif mengakhiri” yurisdiksinya menghadapi negara serta rakyatnya.
