JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang digunakan telah terjadi disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang disebutkan melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang digunakan baru disahkan menyebabkan banyak pertanyaan. Apakah benar-benar menghadirkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI serta kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang dimaksud kuat, profesional, juga fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan juga kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang tersebut dapat mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies di cuitannya di tempat X dikutip, Hari Minggu (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang mana menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, masyarakat sulit mengakses draf akhir RUU TNI kemudian minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana meyakinkan hasilnya benar-benar baik bagi negara juga utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan meningkatkan kekuatan TNI, kata Anies, maka semua elemen penduduk harus menegaskan ada rambu-rambu hukum yang digunakan jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana menegaskan bahwa inovasi ini tak akan menyebabkan dampak pada luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan permasalahan dalam internal TNI? Salah satu tantangan besar di tempat TNI adalah meritokrasi pada jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat penawaran akibat prestasi, bukanlah oleh sebab itu faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin meninjau TNI yang digunakan makin profesional, kuat, kemudian dihormati, baik di dalam di negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang digunakan profesional serta berpihak pada rakyat. Maka justru oleh sebab itu itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan peperangan masuk juga terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman walaupun tak setuju dengan langkah pemerintah, selalu memperkuat kewenangan pemerintah yang mana sah kemudian berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
