Beijing – Otoritas kejaksaan China berupaya menguatkan proteksi bagi warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya pada litigasi kepentingan umum, demikian ungkap lembaga kejaksaan tertinggi negara yang disebutkan pada Awal Minggu (24/2).
Dalam sebuah konferensi pers, Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People's Procuratorate/SPP) China mengungkapkan pada 11 bulan pertama 2024, lembaga-lembaga kejaksaan dalam seluruh negara itu telah dilakukan menangani 3.318 persoalan hukum yang tersebut berkaitan dengan proteksi lansia, penyandang disabilitas, dan juga pekerja perempuan, migran juga pekerja jenis baru.
SPP menyatakan kejaksaan membidik beberapa hambatan sosial yang menonjol lalu bidang-bidang utama yang mana telah dilakukan melanggar kepentingan publik seperti diskriminasi ketenagakerjaan terhadap perempuan, lembaga perawatan lansia yang mana tak miliki izin, juga masalah-masalah terkait dana jaminan kerja bagi penyandang disabilitas.
Menurut SPP, pengamanan hak juga kepentingan kelompok rentan telah terjadi menjadi fokus utama di litigasi kepentingan umum dalam China. Lebih dari 140.000 perkara litigasi kepentingan umum sudah ditangani pada Januari hingga November tahun lalu.
Selain itu, SPP juga menambahkan bahwa di proses penanganan kasus-kasus yang mana menyangkut kepentingan umum, otoritas kejaksaan telah terjadi memprioritaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kegelisahan publik yang mana mendesak seperti pengamanan ekologi, keamanan obat lalu makanan, pemeliharaan informasi pribadi.serta penyalahgunaan telekomunikasi.
SPP mencatatkan data di 11 bulan pertama tahun lalu, sebanyak 55.000 tindakan hukum pemeliharaan ekologi serta sumber daya telah terjadi diselesaikan. Sementara 23.000 perkara yang melibatkan keamanan obat dan juga makanan dan juga 4.848 tindakan hukum terkait pengamanan informasi pribadi telah terjadi ditangani.
