JAKARTA – Mantan Koordinator Pergerakan Aceh Merdeka (GAM) Sayed Mustafa Usab membantu pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) menjadi undang-undang (UU). Dia heran apa yang mana diperdebatkan dari pengesahan RUU TNI.
Dia meninjau hanya sekali ada segelintir masyarakat, atau tokoh yang tersebut takut atau mendiskreditkan pengesahan RUU TNI tersebut. Sayed yakin, TNI yang digunakan ditempatkan di dalam lembaga atau kementerian sipil tidak ada menghadirkan gerbong masing-masing.
”Penempatan TNI dalam lembaga sipil tentunya berdasarkan kemampuan dan juga kelayakan mereka. Kemarin saya dengar panja revisi RUU TNI meminta-minta terhadap anggota TNI terlibat yang mana menduduki jabatan sipil diminta mengundurkan diri dari jabatan TNI. Nah, itu kan bagus,” kata Sayed Mustafa, Hari Minggu (23/3/2025).
“Jadi kan tiada lagi kembali ke masa orde baru (orba). Karena kedudukan TNI sekarang ingin membantu bagaimana pemerintah ini bisa saja berjalan dengan baik,” kata Jebolan Akademi Militer Libya ini.
Dia mengatakan, kendati 16 lembaga atau kementerian sipil yang digunakan diajukan sebagai tempat yang dimaksud dapat diduduki oleh TNI, langkah ada pada pemerintah. Berdasarkan pengalamannya dalam militer, beliau mengawasi RUU TNI ini tiada lepas dari kewajiban TNI sebagai perwakilan negara serta mengayomi negara.
”Ini tidak dari TNI-nya, TNI belaka mengajukan saja. Diterima, lanjut, tidak ada diterima, kembali lagi. Menurut saya tempat-tempat yang mana mereka duduki, bukanlah tempat strategis juga yang dilemparkan di tempat luar daripada ranah teknik itu. Sifatnya hanya sekali membantu kekuatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah,” imbuhnya.
Dia mengungkapkan, Aceh tidaklah terpengaruh dengan isu bangkitnya Dwi Fungsi ABRI setelahnya RUU TNI itu disahkan DPR. Menurutnya, TNI adalah warga negara Indonesia yang berhak menduduki lembaga sipil bagaimanapun juga ada aturan-aturan yang mana sudah ada ada.
Dia juga mengaku tak terpengaruh dengan hal-hal yang mana mendiskreditkan upaya pemerintah pada memajukan sebuah negara melalui aturan-aturan yang mana ditentukan. “Sayalah orang yang memformulasi damai antara GAM juga pemerintah Indonesia. Saya di dalam pihak GAM pihak penguasa waktu itu Bapak Jusuf Kalla,” katanya.
“Pemikiran pemberontakan seperti dulu telah tamat. Cuman apa yang mana kita mau itu adalah kesejahteraan yang dimaksud sejenis dalam Aceh dengan pada Papua, dengan dalam Ambon, di tempat mana-mana, dalam Nusa, semua orang itu minta kesejahteraan. Tidak ada manusia yang dimaksud minta kesusahan,” tambahnya.
Dia pun menyoroti adanya upaya segelintir elemen yang mana menganggap RUU TNI adalah sebuah blunder. Sayed berpendapat, pengesahan RUU TNI oleh sebab itu sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan perkembangan pemerintah ketika ini.
”Jadi kalau kita tarik lagi ke belakang misalnya takut terjadi lagi dwi fungsi. Dulu waktu dwi fungsi pun, bagi saya bukan masalah. Masuk masa orde lama, tidaklah masalah. Malah dulu lebih besar ketat. Publik itu lebih tinggi akur. Tidak seperti sekarang,” jelasnya.
“Kalau sekarang kan telah katakanlah reformasi ya, reformasi ini itu sejenis pak. Warga bebas memang, tapi hancur-hancuran. Kita lihat di dalam mana-mana. Ya kan? Di mana-mana keberadaan kita ini semakin berat,” sambungnya.
Dia melanjutkan, tiada ada yang dimaksud salah dengan disahkannya RUU TNI. Hal itu menurut Sayed sebuah keharusan bagi semua pihak. Pro serta kontra dianggapnya hal yang wajar.
”Harusnya protesnya waktu jalan. Ya kan? Ya kan kita belum berangkat dan juga bilang itu ada bahaya. Karena kita belum tahu bahaya apa tidak. Mengingatkan itu boleh tapi jangan berlingar gitu,” kata Sayed.
Sayed berharap semua pihak menjaga situasi kondusif. Tidak ada lagi yang dimaksud menciptakan onar di dalam masyarakat. Dia juga mengecam beberapa tokoh yang mana mencoba menggiring opini seolah ada bahaya di dalam balik disahkannya RUU TNI.
Dia juga meminta semuah pihak memperkuat upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan sebuah kemandirian bangsa dengan kegiatan yang disampaikan pemerintah sekarang. “Mari kita pikirkan bagaimana negara ini yang mana sedang apa namanya susah. Kita bantu-bantu porsi kita masing-masing,” kata dia.
“Jadi jangan lagi kita grogoti aturan yang dimaksud sudah ada ada itu. Kalau nanti apa namanya di perjalanan itu ada semacam yang dimaksud tak suka, nanti dapat di-review kembali ke lembaga terkait. Kan ke sana ujungnya. Jadi enggak usah lagi gembar-gembor memprovokasi sehingga negara lagi susah ini tambah sakit,” pungkasnya.
