Ibukota Indonesia – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang dimaksud dilakukan di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang lebih lanjut fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN wajib menyesuaikan dengan situasi ke lapangan agar tak menghambat daya saing lapangan usaha nasional dalam berada dalam persaingan global yang digunakan semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah sanggup kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo pada hadapan para pelaku bisnis serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang digunakan berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan perkembangan lapangan usaha di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, serta langkah-langkah produksi dari di negeri yang dimaksud digunakan di sebuah produk-produk atau jasa. Semakin lebih tinggi nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang dimaksud terlibat di pembuatan produk-produk tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan sektor di negeri agar lebih besar kuat lalu kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah menetapkan batas minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kriteria Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan banyak manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih banyak berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, kemudian meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pengaplikasian produk-produk di negeri bukanlah hanya saja mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga masalah mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri tidak semata masalah bilangan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya bukan hanya saja menggerakkan bidang untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi sistem ekologi sektor lokal agar berkembang kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
