JAKARTA – Penahanan beberapa orang petinggi subholding Pertamina beserta rekanan melawan dugaan korupsi impor minyak dinilai tiada belaka merusak reputasi perusahaan, namun juga berdampak luas bagi BUMN energi nasional tersebut. Skandal yang dimaksud disebut-sebut merugikan negara hingga Rp193,7 triliun itu berpotensi mempengaruhi arus kas, investasi, dan juga perkembangan Pertamina ke depan.
Ekonom kemudian pakar kebijakan rakyat UPNVJ Achmad Nur Hidayat mengatakan, tindakan hukum ini dapat mengguncang kepercayaan mitra global lalu penanam modal asing terhadap Pertamina. “Mitra internasional, seperti perusahaan energi asing yang mana bermitra di proyek kilang atau eksplorasi, kemungkinan besar mengevaluasi ulang risiko bekerja serupa dengan Pertamina pasca-skandal ini,” kata Achmad di keterangan tertulisnya, Hari Sabtu (1/3/2025).
Reputasi tata kelola yang digunakan tercoreng menurutnya akan memproduksi penanam modal lebih besar berhati-hati, khawatir akan prospek kerugian finansial akibat praktik curang. Indikasi itu, kata dia, tampak dari besarnya perhatian media internasional yang tersebut menyoroti skandal ini. “Peliputan kritis media asing menunjukkan perhatian global terhadap isu governance Pertamina,” tandasnya.
Menurut dia, tekanan masyarakat dan juga penanam modal dapat memproduksi Pertamina lebih banyak sulit menggaet pembangunan ekonomi baru atau pinjaman luar negeri dengan bunga rendah hingga perusahaan membuktikan pembenahan tata kelola. Mitra strategis kemungkinan besar menuntut penerapan compliance dan juga transparansi lebih besar ketat sebagai persyaratan kelanjutan investasi.
Reputasi yang tercoreng ini juga mengempiskan sikap tawar Pertamina pada negosiasi internasional, misalnya ketika hendak menjalin aliansi strategis atau membeli aset dalam luar negeri.
Skandal ini, lanjut Achmad, juga memukul kepercayaan umum terhadap Pertamina. Dugaan pengoplosan pada skandal ini menciptakan jutaan konsumen BBM Pertamina mempertanyakan apakah item yang digunakan mereka itu beli benar-benar sesuai spesifikasi. “Efeknya, citra Pertamina pada mata konsumen menurunkan drastis. Pertamina sebelumnya dipandang sebagai penyedia BBM andal, tapi persoalan hukum ini menodai reputasi tersebut,” tegasnya.
Terganggunya kepercayaan ini, lanjut Achmad, mampu berdampak pada perilaku konsumen – misalnya, konsumen kelas menengah yang kemungkinan besar beralih ke SPBU swasta (Shell, BP, Vivo) yang tersebut dianggap lebih besar terjamin kualitasnya, meskipun pilihan itu terbatas jumlahnya.
“Pertamina perlu segera melakukan langkah pemulihan kepercayaan seperti uji kualitas BBM secara terbuka, kampanye jaminan mutu, juga komunikasi intensif bahwa praktik curang telah dilakukan dihentikan,” tandasnya.
Achmad menambahkan, skandal ini bahkan berpotensi menghambat prospek pertumbuhan Pertamina pada jangka pendek. Alasannya, fokus manajemen dan juga pemerintah kemungkinan besar teralihkan untuk menyelesaikan hambatan hukum serta melakukan reformasi internal, sehingga proyek ekspansi dapat tertunda.
