JAKARTA – Skor tukar rupiah belakangan ini mengalami pelemahan seiring dengan tekanan dalam lingkungan ekonomi keuangan. Bank Indonesia ( BI ) mencatatkan data pada Hari Jumat (28/2) rupiah ditutup pada Rp16.596 per dolar AS, yang digunakan merupakan rekor terburuk sejak tahun 1998.
Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, pelemahan rupiah dikarenakan adanya perasaan khawatir penanam modal berhadapan dengan konflik dagang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menegaskan akan mengenakan tarif impor untuk Meksiko dan juga Kanada yang dimaksud sebelumnya sempat ditunda.
“Dikhawatirkan kedua negara yang dimaksud akan melakukan retaliasi kemudian menyulut pertempuran dagang,” kata Lukman, dikutipkan Hari Sabtu (1/3/2025).
Walau dikonfirmasikan Trump bahwa 25% tarif terhadap Kanada juga Meksiko akan sesuai jadwal, namun menurut Lukman segalanya masih terbuka untuk negosiasi. Dengan begitu, tekanan akan turun juga kegelisahan penanam modal akan terjadinya konflik dagang dapat berkurang.
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso sebelumnya mengungkap bahwa pada akhir hari Kamis (27/2) rupiah ditutup Rp16.445 per dolar Negeri Paman Sam dengan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 6,88%. Sementara DXY menguat ke level 107,24 dan juga Yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke 4,260%.
Kondisi ini berlanjut hingga pada pagi hari hari terakhir pekan dalam mana rupiah dibuka pada Rp16.520 per dolar Amerika Serikat dengan Yield SBN 10 tahun naik ke 6,93%. Namun, pada pertemuan penutupan, rupiah kebakaran kemudian ditutup ke Rp16.596 per dolar AS, yang menjadi rekor terburuk sejak tahun 1998.
Dalam sepekan, rupiah di area lingkungan ekonomi spot sudah terdepresiasi 1,7% serta mencatatkan koreksi sebesar 1,75% sepanjang Februari 2025. Hal ini mengakibatkan rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di tempat Asia pada bulan Februari 2025.
Terkait perkembangan tersebut, Ramdan mengungkapkan bahwa Bank Indonesia terus menguatkan koordinasi dengan pemerintah dan juga otoritas terkait dan juga mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk membantu ketahanan eksternal kegiatan ekonomi Indonesia.
