Lembaga Investigasi Bereaksi Atas Pernyataan Luhut Soal Kritikan Pengamat Tanpa Fakta Akurat
JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi berhadapan dengan pernyataan Ketua Dewan Perekonomian Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang mana akurat.
Direktur Studi Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik jikalau Luhut menginginkan data yang merekam pendapat masyarakat terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia memiliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru mengawaitu waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik masyarakat serta Trust Indonesia menghadapi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan belaka waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut tentang data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis siswa ini justru memohonkan Luhut bukan bersikap reaksioner melawan kritik yang tersebut dilontarkan banyak pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang tersebut berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang mana tepat dan juga baik bagi publik.
“Kami justru mengawasi Pak Luhut yang tersebut seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang tersebut disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi serta bermanfaat bagi kebijakan umum yang mana tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan lalu ketidaksetujuan para pakar terhadap beberapa orang isu-isu nasional. Isu yang disebutkan seperti 75,5 persen para pakar tidak ada setuju dengan Revisi UU TNI yang mana menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) tidaklah tepat sasaran, dan juga 80,7 persen para pakar mengatakan alokasi anggaran hasil efisiensi tidak ada tepat sasaran.
“Ketidakpuasan rakyat yang dimaksud juga ditunjukkan pada acara unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, lalu Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan kemudian keraguan responden yang digunakan tinggi menunjukkan bahwa program-program yang dimaksud ke depan harus mendapat evaluasi serta pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
