JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, bahwa pemerintah ketika ini belum bisa jadi melarang 100% truk Over Dimension Over Load ( ODOL ). Dia mengatakan, pelarangan truk ODOL tanpa pertimbangan matang berpotensi memicu kenaikan harga dikarenakan peningkatan biaya logistik .
“Melarang (truk) ODOL 100 persen mungkin saja juga di kondisi sekarang belum bisa. Ya, oleh sebab itu bisa jadi meninggikan naiknya harga dan juga seterusnya. Tapi tak kami larang juga tak bisa, dikarenakan keterbatasan anggaran akan menyebabkan kemudian kemampuan kami untuk melakukan preservasi jalan turun,” kata Dody sebagimana dilansir media.
Dia menjelaskan, melarang truk obesitas melintas pada jalan tol masih bisa saja dijalankan dikarenakan telah ada payung hukum yang mengaturnya. Kendati, melarang truk ODOL yang disebutkan melintas dalam jalan nasional sulit dilaksanakan akibat belum ada aturan besaran muatannya.
“Masalahnya satu sebetulnya, jalan tol tuh alat ukurnya ada. Jadi, begitu ODOL masuk diukur. Tapi di dalam jalan nasional, kan, nggak ada. Dulu kami bergantung terhadap jembatan timbang, tapi sekarang lihat hampir-hampir nggak ada tuh jembatan timbang,” terangnya.
Pengamat Transportasi, Deddy Herlambang menjelaskan, bahwa keberadaan truk ODOL sebenarnya telah ingin diatasi oleh pemerintah. Namun, hal yang dimaksud kerap berbenturan dengan kepentingan perekonomian nasional.
Deddy mengungkapkan hilangnya truk ODOL secara mendadak juga dinilai kementerian perindustrian (kemenperin) dapat merugikan dunia usaha Indonesia. Dia melanjutkan, pada kenyataannya, sektor transportasi logistik teristimewa pangan terbantu dengan keberadaan truk-truk ODOL.
Ia juga mengatakan, keberadaan truk ODOL mampu menekan harga jual beras yang tersebut mahal. Dia mencontohkan, biaya beras yang diangkut menggunakan truk normal atau tidaklah ODOL bisa saja mencapai Simbol Rupiah 100 ribu.
“Namun kenyatannya, ketika ini nilai tukar beras berada dalam nominal Simbol Rupiah 50 ribuan oleh sebab itu mereka diangkut truk ODOL,” ungkapnya.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah meminta-minta pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung sebelum menerapkan Zero ODOL. Menurutnya, infrastruktur yang mana belum matang hanya sekali akan menghasilkan kebijakan yang disebutkan sia-sia.
“Intinya kalau memaksakan kebijakan, ya tentu harusnya dijalankan bertahap. Nanti jangka panjangnya itu baru bisa,” katanya.
