Faktanya, di tempat lapangan, jumlah total angkutan kota (angkot) serta AKDP semakin tidak ada terkendali, sehingga banyak terjadi persinggungan rute yang dimaksud menyebabkan kemacetan dalam beberapa titik pada pusat Perkotaan Bogor
Kota Bogor – Wali Perkotaan Bogor Jawa Barat Dedia A Rachim mengusulkan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mulai memberlakukan moratorium izin angkutan antar-kota di provinsi (AKDP) demi membenahi transportasi kota hujan itu.
Dedie pada sela aktivitasnya menjalani retret kepala wilayah pada Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan, usulan yang dimaksud menjawab permintaan Dedi Mulyadi yang mana menginginkan Pusat Kota Bogor terbebas dari kemacetan.
Menurut Dedie, usulan ini pun pernah disampaikan terhadap otoritas Provinsi Jawa Barat oleh sebab itu izin operasional AKDP merupakan kewenangan Pemprov Jabar.
"Faktanya, di dalam lapangan, jumlah agregat angkutan kota (angkot) serta AKDP semakin tidaklah terkendali, sehingga rutin terjadi persinggungan rute yang digunakan menyebabkan kemacetan di area beberapa titik di tempat pusat Perkotaan Bogor," ungkap Dedie.
Ia menambahkan, Pemkot Bogor hingga pada masa kini masih melanjutkan kebijakan penataan angkutan umum melalui acara rerouting, konversi, lalu reduksi angkot yang tersebut dinilai cukup berhasil di menghurangi kepadatan lalu lintas di area beberapa wilayah.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Perkotaan Bogor Marse Hendra Saputra menjelaskan, inisiatif penataan angkot terus diadakan melalui tiga strategi utama, yakni reduksi, konversi, serta rerouting.
"Kami menyadari ada kendala terkait AKDP, lantaran kewenangannya berada dalam tangan Pemprov. Oleh dikarenakan itu, kami akan kembali bersurat terhadap Provinsi agar bisa jadi bersama-sama melakukan penataan terhadap angkutan AKDP," ujar Marse.
Selain itu, Marse menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap titik-titik rawan kemacetan di dalam Pusat Kota Bogor.
Dengan langkah ini, diharapkan permasalahan kemacetan dapat semakin teratasi lalu mobilitas rakyat menjadi lebih banyak lancar.
Pemkot Bogor terus berazam untuk mencari solusi terbaik guna menghurangi kepadatan lalu lintas, baik melalui regulasi, penataan trayek, maupun sinergi dengan pemerintah provinsi.
